Permasalahan Tata Ruang Terkait dengan Penyediaan Prasarana Kota

Kegiatan penyediaan prasarana kota apabila ditinjau dari tahapan perencanaan termasuk ke dalam tahapan aplikasi rencana. Masalah pokok aplikasi perencanaan tata ruang kota dalam penyediaan prasarana adalah sebagai berikut :

1.             Rencana tata ruang belum berfungsi secara efektif sebagai dasar pengembangan prasarana kota. Artinya, banyak kegiatan pembangunan prasarana kota yang tidak mengacu rencana tata ruang yang ada.

2.             Pertambahan prasarana kota yang dibangun terlalu sedikit sehingga tidak memadai dengan pertumbuhan kota. Biasanya akibat keterbatasan dana pembangunan, antara permintaan (supply) dan penawaran (demand) prasarana yang tidak seimbang.

3.             Perkembangan jaringan prasarana terpaksa mengikuti pertumbuhan kota yang terlanjur ada yang mungkin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Permasalahan yang terjadi tersebut di sebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1.             Koordinasi antar program dari setiap sektor yang belum berjalan dengan baik;

2.             Pemahaman terhadap rencana tata ruang di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat masih sangat kurang;

3.             Dana yang tersedia masih terbatas atau tidak tepat waktu;

4.             Kewenangan penyediaan prasarana di batasi oleh batas administrasi daerah. Apabila di daerah perbatasan kabupaten/kota tidak terjadi koordinasi atau kerjasama maka daerah perbatasan tersebut bermasalah di dalam penyediaan prasarana. 

Masalah lanjutan yang disebabkan oleh buruknya penyediaan prasarana, khususnya prasarana jalan, adalah terjadinya kondisi transportasi kota yang jelek.  Masalah Transportasi tersebut meliputi :

1.         Kemacetan lalu lintas;

2.         Kesemrawutan lalu lintas, campur aduk antara :

a)      Transportasi lokal dan transportasi antar regional;

b)      Kendaraan yang memiliki tingkat kecepatan rendah dengan kendaraan yang dapat melaju cepat;

c)      Kendaraan tradisional / tidak bermesin dengan kendaraan bermesin;

d)      Pejalan kaki (pedestrian) dengan PKL (pedagang kaki lima) di trotoar (perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki lima).

3.         Polusi udara dari knalpot kendaraan - kendaraan berusia uzur;

4.         Kendaraan umum (angkutan kota, bus serta kereta api) yang tidak nyaman dan tidak tepat waktu;

5.         Perencanaan Transportasi yang tidak dapat mencapai sasaran.

Akibat itu semua menimbulkan biaya sosial yang tinggi bagi masyarakat sehingga merupakan pemborosan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Untuk memecahkan masalah ini diperlukan teknik komprehensif antara sistem transportasi dan penggunaan lahan. Salah satu tekniknya disebut dengan sebutan Transportation Demand Management (TDM).