4 Hal Ini Bedakan Syarifuddin Udu Dengan Yang Lain

Muna takkan pernah maju dan berkembang hanya dengan mengandalkan APBD. Siapapun bupatinya, ketika dalam membangun daerah hanya mengandalkan dana Desentralisasi berupa DAK, DAU dan Dana Bagi Hasil, Muna takkan bisa maju. Imbasnya bagi masyarakat yaitu tak tersedia lapangan kerja serta kondisi ekonomi yang begitu-begitu saja. 

Dalam melakukan pembangunan, setiap daerah akan diperhadapkan pada dua pertanyaan mendasar. Pertama, apa yang akan dibangun?. Pertanyaan ini terkait sektor potensial yang dimiliki Muna dan dapat membawa perubahan ekonomi yang nyata pada daerah juga masyarakatnya. 

Kedua, dari mana sumber dananya?. Kalau pertanyaan pertama dapat dijawab dengan mengenali dan menggali setiap aspek yang menjadi keunggulan daerah. Maka pertanyaan kedua hanya dapat dijawab dengan mengenali jalan yang tepat serta kemampuan memilih pemandu atau penunjuk arah yang baik. 

Beberapa hari kemarin, tersebar sebuah video rekaman forum diskusi, dengan tema 'Expose Visi dan Program Cabup Muna 2020'. Sejak diunggah oleh akun facebook bernama La Piliha Maratumu, video tersebut telah ditonton hampir 6000 kali oleh masyarakat Muna. Saya sendiri ikut membagikan video itu dihalaman facebook pribadi saya.

Dari video tersebut, setidaknya ada 4 hal yang akan dilakukan Syarifuddin Udu diawal masa jabatannya, ketika dirinya diberi amanah menjadi Bupati Muna. Empat hal tersebut akan membawa perubahan besar untuk Muna. 

Pertama, mengupayakan Kabupaten Muna mendapat Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Ini program paling mencolok, yang membedakan Syarifuddin Udu dengan calon lain dalam Pilkada Muna 2020 ini. 

Program ini tak dapat ditiru oleh lawan politiknya, dan menegaskan kelebihan serta kemampuan yang dimiliki seorang Dirjen. Tak banyak politisi di daerah yang mengetahui hal ini sebelumnya, apalagi masyarakat. Kehadiran seorang Dirjen Keuangan Kemendagri telah membuka mata masyarakat Muna, bahwa Muna seharusnya bisa lebih maju apabila mampu mendapatkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Ini juga solusi yang paling realistis untuk membangun Muna, daripada memilih mengajukan pinjaman dalam bentuk utang yang tentu saja akan sangat membebani keuangan daerah dikemudian hari. Bahkan bupati Muna saat ini mengakuinya, bahwa sangat berat melakukan pembangunan karena utang pembangunan RSUD belum dilunasi.

Dua sumber dana ini, akan meningkatkan Pendapatan Daerah. Bahkan dapat mencapai 1 Tiriliun Rupiah. Dengan dana sebesar itu, tentu saja geliat pembangunan akan makin tinggi. Banyak jalan yang akan diaspal, banyak gedung yang akan dibuat atau direnovasi, banyak jembatan akan dibuat, banyak pelatihan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM. 

Apakah itu hanya janji seorang politisi?, tentu saja tidak. Yang perlu diingat adalah, Syarifuddin Udu seorang Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dia tau jalannya, dia tau syaratnya,  dia tau caranya, dan yang lebih penting lagi dia tau harus berbicara dengan siapa untuk mendapatkannya.

Syarifuddin Udu tidak memberi janji, tapi memberi harapan baru bagi Muna. Tentang Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dapat dibaca di sini :

https://azissyahban.blogspot.com/2019/12/dana-dekonsentrasi-dana-tugas.html?m=1

Kedua, mendirikan BUMD yang profesional, agar kapal penyeberangan Raha-Kendari tidak dikuasai perusahaan swasta, terutama yang dari luar Muna. Dengan BUMD, Kapal Raha-Kendari akan dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Muna.

Kenapa kita tak pernah mendengar program ini selama 15 tahun hidup di Muna. Selama kepemimpinan kepala-kepala daerah sebelumnya, belum ada yang menawarkan program seperti ini. Tapi kitapun boleh bertanya, apakah itu penting?.

Begini, semua orang Muna tau, pada waktu normal jumlah penumpang kapal cepat maupun kapal malam rute Raha-Kendari, selalu ramai. Padahal dalam sehari semalam ada empat kali keberangkatan  rute Raha-Kendari, dan penumpang selalu saja ramai, sampai ada yang tak kebagian kursi. 

Kalau jumlah penumpang kapal cepat dalam sekali jalan adalah 300 orang, dengan harga tiket Rp.120.000. Berarti, dalam sekali jalan uang dari Muna akan mengalir keluar daerah sebesar 300 x 120.000 = 36 juta rupiah. Dikali sebulan mencapai 1 Miliar 80 juta, dikali setahun menjadi kurang lebih 12 Miliar lebih sekian. 

Itu untuk satu kapal, bagaimana kalau 3 kapal?. Mungkin hasilnya menjadi 3x lipat, atau setara dengan 36 Miliar. Coba bayangkan, jika daerah lewat BUMD memiliki kapal sendiri, PAD akan bertambah puluhan miliar. Dana ini bisa digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, asal jangan dipake untuk menimbun laut.

Ketiga, mengoptimalkan potensi Perkebunan. Dengan cara menyiapkan 1000 Ha lahan tiap tahun selama tiga tahun untuk ditanami pinang.

Saya melihat ini adalah bocoran dari seorang pejabat tinggi di Jakarta, untuk komoditi perkebunan yang akan ramai kedepan. Bahkan daerah-daerah di Sumatra sampai mengganti kelapa sawit dengan pinang. Pak Syarif memberi contoh, harga pinang saat ini Rp.16.000, dalam 1 Hektar tanah dapat menghasilkan 1 ton atau 1000 Kilo pinang sebulan.

Jika semua pinang di Kabupaten Muna masuk ke pasar Nasional atau Internasional, dan dibeli oleh perusahaan luar. Artinya ada sejumlah uang yang akan mengalir masuk ke Muna. Mari kita hitung. 

1 Hektar kebun pinang menghasilkan 1 ton, harganya sekitar 16 juta rupiah. Kalau Muna memiliki 1000 Hektar kebun pinang, berarti dalam tiap bulan ada uang sebesar 16 Miliar masuk ke Muna.

Program ini tak lain untuk menarik pengusaha supaya membeli pinang dari Muna. Penyiapan lahan 1000 Ha oleh Pak Syarif bukan dalam artian pemerintah akan membeli semua tanah milik masyarakat. Tapi mengajak masyarakat supaya sama-sama menyiapkan lahan sebanyak 1000 Ha untuk ditanam pinang. Semua masyarakat dapat berpartisipasi, dari yang besar sampai yang kecil.

Bahkan sepetak tanah dihalaman rumah berukuran 3 x 1 pun bisa dipakai. Jadi semua masyarakat dapat menanam pinang dihalaman atau dikebun, dan masyarakat Muna akan mendapat manfaat ekonomi darinya.

Keempat, membangun Hotel Bintang 4. 

Hotel berbintang  dan Mall, mengapa Baubau dan Kendari punya sedang Muna tidak. Muna punya wisata, Muna daerah potensial perkebunan, Muna satu dari 3 Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa semua itu belum cukup?.

Semua tergantung bagaimana Pemerintah Daerah mampu meyakinkan investor untuk masuk dan berinvestasi di Muna. Syarifuddin Udu punya itu, sebagai seorang Ahli Keuangan Kemendagri dan Komisaris PT. TransJakarta, Syarifuddin Udu cukup dikenal pengusaha hotel Indonesia. 

Kinerjanya yang baik selama memegang jabatan strategis di Kemendagri membuat para pengusaha sangat mempercayainya. Dan itu salah satu faktor penentu mereka (pengusaha) akan berinvestasi di Muna. Salah satunya dengan mendirikan Hotel berbintang 4 di Kota Raha. Dengan begitu Slogan 'Mai Te Wuna' akan lebih bermakna ajakan.

Kedepan kita tak malu lagi mengajak Mentri atau Presiden serta pengusaha-pengusaha besar untuk datang ke Muna. Karena di Muna sudah ada Hotel bintang 4 dan mereka akan nyaman dengan pelayanannya.

###

Kadangkala membeli ikan dipasar tidaklah mudah seperti yang dipikirkan. Tak cukup dengan melihat, ikan harus dipegang baru dapat membedakan mana ikan yang baik dengan tidak.

Semoga visi dan program ini dapat direspon dengan cepat oleh calon lainnya. Bukan dengan tanggapan negatif, melainkan dengan visi serta program yang lebih baik dari ini. Supaya masyarakat mendapat pendidikan politik dari prosesi Pilkada Muna 2020 ini.